Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tentu bukan program yang sempurna. Maka belajar dari kesalahan adalah cara terbaik menjalankan program ini.

Perdebatan soal MBG penting atau tidak bukanlah hal penting lagi. Ngototnya presiden dengan program unggulannya ini menjadi bukti bahwa program ini tidak akan berhenti di tengah jalan. Setidaknya sampai masa jabatannya selesai, program ini akan terus berlanjut.

Pembicaraan yang mendesak kali ini adalah memastikan program ini tidak menyia-nyiakannya biaya yang terlampau besar. Anggaran Rp300 triliun lebih bukan hanya angka untuk meraih hati rakyat, tapi itu bisa juga menjadi jurang yang membawa pada kejatuhan.

Tepat Sasaran

MBG saat ini perlu dilacak ulang sasarannya, sudah tepat atau tidak. Di lapangan banyak sekolah dengan kemampuan keuangan mumpuni malah mendapatkan manfaat. Tentu ini tidak lagi tepat sasaran. Pemerintah harus mulai sadar untuk mencari prioritas penerima manfaat.

Penerima manfaat yang sesungguhnya adalah penderita stunting dan rawan stunting, entah itu ibu hamil atau menyusui, bayi, ataupun siswa sekolah yang memiliki ekonomi menengah ke bawah. Mereka yang harusnya menjadi sasaran empuk pertama di awal-awal program ini berjalan. Perlu diingat seluruh wilayah Indonesia ini sedang berjuang melawan stunting maka ini yang menjadi tugas utama MBG.

MBG harusnya dipakai untuk mengambil alih tanggung jawab penuntasan stunting dari daerah ke negara. Ini membuat daerah tidak perlu lagi mengeluarkan anggaran untuk program stunting sebab SPPG sudah secara cepat dan tepat sasaran. MBG sebaiknya tidak hanya dilihat sebagai program makan untuk anak sekolah saja, tapi juga program pengentasan gizi seperti namanya.

Bila program stunting bisa diselesaikan oleh MBG, maka bisa menjadi bukti awal atas keberhasilannya. Kemudian kita punya alasan untuk mencari program lain yang bisa menggunakan MBG seperti masalah kemiskinan dan gepeng di jalanan. Jadi program MBG sekarang perlu diberikan konsep yang lebih jelas dibanding hanya sekadar pemberi makan.

Bekerja Secara Filantropi

Masalah yang saat ini muncul adalah program ini melibatkan swasta yang notabene biasanya bekerja secara bisnis. Padahal program ini bukanlah proyek penyediaan makanan, tapi program yang penyalurannya lewat bantuan masyarakat. Keterlibatan swasta ini seharusnya dibarengi dengan filosofi dan konsep bahwa masyarakat yang terlibat harus berorientasi pada non-profit.

Namun kenyataannya, konsep yang harusnya non-profit malah berubah menjadi profit sebanyak-banyaknya. Ini terbukti dengan kepemilikan SPPG dalam jumlah yang banyak. Walau butuh modal yang besar sekitar Rp2-3 miliar, tapi banyak pihak berbondong untuk membukanya karena ada insentif yang diberikan.

Insentif yang diberikan ke SPPG ini mungkin dalihnya untuk mengembalikan biaya pembangunan SPPG, tapi bila diberikan berkelanjutan sama saja ini membayar jasa SPPG. Padahal karena SPPG ini yayasan, maka harusnya insentif itu hanya untuk mengembalikan modal awal pembangunan, bukan balas jasa atas operasional SPPG.

Konsep program MBG ini yang harusnya diubah. Sebagai mitra pemerintah, swasta harus diberikan pemahaman bahwa mereka bekerja bukan berlandaskan duit, tapi gotong royong membantu pemerintah dan masyarakat. Mereka tidak bisa mengambil untung dalam program ini. Bahkan kalau bisa rugi sekalian, sebab patriotisme yang dibangun dalam program ini.

Kepemilikan SPPG juga perlu dibatasi, bukan untuk semua pihak dan dalam jumlah tak terbatas. Namun beberapa instansi seperti TNI-Polri tidak bisa memiliki SPPG sebab berpotensi bergesekan dengan tugas utamanya sebagai aparatur negara. Masyarakat juga tidak boleh memiliki jumlah SPPG yang terlalu banyak, kalau bisa hanya 3-5 saja. Ini agar semua orang berpotensi untuk ikut membangun.

Syarat Pendirian Diperketat

Kasus keracunan yang terjadi selama program ini berjalan sangatlah banyak, mungkin sudah sampai ribuan kasus. Walaupun secara statistik itu kecil, namun ini menjadi stigma negatif di masyarakat. Masyarakat pasti tidak bisa menerima uang mereka dipakai meracuni anak Indonesia.

Di sinilah evaluasi diperlukan, bukan hanya sekadar menutup SPPG yang bermasalah namun juga memperketat pendiriannya. Sejak awal SPPG harus memenuhi syarat laik di berbagai sisi, mulai dari dapur, peralatan, SDM, hingga ekosistem operasional harus memenuhi syarat. Sebelumnya banyak yang menyebabkan keracunan karena SPPG terlalu terburu-buru didirikan. Terlalu mengejar target padahal sesuatu yang berhubungan dengan makanan bukanlah hal biasa.

SPPG harus memenuhi syarat-syarat ketat dan berat untuk bisa beroperasi. Mau dia perlu dua bulan atau enam bulan pun untuk memenuhi syarat itu tidak masalah. Hal ini agar tidak ada masalah di kemudian hari. SPPG yang siap dengan semua ketentuan maka dipastikan mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Belajar Jujur

Pemerintah, BGN, SPPG berhentilah untuk bicara hiperbola. Berhentilah untuk melebihkan saat berbicara soal MBG. MBG yang menggunakan dana ratusan triliun ini harusnya dijalankan dengan jujur, bukan hanya dengan amanah. Penyelenggara harus mulai dengan jujur atas apa yang dimiliki.

Minta maaf bila ada kesalahan dan tidak pernah berbohong soal kekurangan. Dalam dunia F&B bukannya kejujuran adalah kunci bertahan hidup? Detail kecil yang diperbaiki lebih baik dibanding penghargaan besar yang digembor-gemborkan. Tak perlu mematok menu bintang lima, menu yang bergizi juga banyak yang murah.

Tak perlu sapi yang dipotong satu SPPG satu, tempe segar yang dibagi rata ke semua penerima sudah cukup. Menjalankan program ini bukanlah hal mudah tentunya, namun itu semua bisa dijalani dengan baik bila dijalankan dengan jujur dan tidak berlebihan.

Saat ini memang bukan waktunya mendebat perlu dan tidaknya program ini, tapi program yang baik adalah program yang selalu diperbaiki setiap saat. Maka perbaikilah kekurangannya, jangan lagi membuat dan menciptakan kekurangan yang baru. (*)