Kemacetan Puncak di Kabupaten Bogor sering jadi momok menakutkan bagi wisatawan. Tapi selama ini tetap saja ramai yang datang ke sana. Ini berarti tempat itu memang bagus, kebijakan pemerintah saja yang tidak menyelesaikan masalah.

Perlu kita ketahui bersama Puncak itu merupakan kawasan paling utama untuk Pemerintah Kabupaten maupun provinsi. Banyak aset wisata milik kedua pemangku kebijakan ini bertebaran. Pemasukan daerah juga begitu besar, saking besarnya Kabupaten Bogor itu masih bergantung pada Puncak lewat pajak.

Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bogor pada 2023 lalu mencapai sekitar 12 juta dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor wisata mencapai Rp500 miliar. Namun puncak masih menjadi lokasi mayoritas wisatawan untuk datang berkunjung ke Kabupaten Bogor saking fenomena ada namanya Puncak 2 di Kecamatan Sukamakmur untuk menyaingi Puncak (1) di Ciawi dan sekitarnya.

Lalu bagi wisatawan Jabodetabek, itu tempat paling mungkin untuk menikmati alam khususnya pegunungan. Akses tol langsung mengarah dari Jakarta masuk ke Simpang Gadog Ciawi. Akses  motor juga tergolong cukup ramah dari Jakarta bahasa kasarnya tinggal lurus mengikuti jalan raya Bogor, Kota Bogor, Ciawi, sampai ke Puncak.

Jadi masuk akal saja bila sejak dulu selalu menjadi lokasi strategis untuk berlibur. Namun yang jadi pertanyaan adalah apakah potensi ini menjadi suplemen bagi pemerintah? Sepertinya tidak, padahal kemacetan ini bukan baru beberapa tahun ini tapi sejak jaman baheula.

Jalan tol menuju Puncak hanya sampai ke Simpang Gadog sehingga pengendara mobil harus bergabung dengan kendaraan motor untuk naik ke atas. Banyak jalur alternatif sebenarnya tetapi semua sudah tahu jadi bisa saja macet bila libur panjang seperti saat ini.

Berbagai rekayasa lalulintas juga telah diterapkan seperti ganjil-genap, one way, dan sebagainya. Tapi tetap saja yang namanya primadona selalu menjadi pilihan utama dan incaran semua orang. Ini terjadi setiap tahun namun anehnya pemerintah tidak punya kebijakan jelas mengenai ini.

Saya tak ingin menyalahkan pemerintah yang mana, mau kabupaten, provinsi, dan pusat pun sama saja tak punya kebijakan jelas mengenai kemacetan puncak. Padahal semua dapat untung dari wisatawan yang berkunjung ke Puncak.

Beberapa waktu lalu setelah macet horor pada September 2024, pemerintah mulai ramai-ramai untuk bersuara mencari solusi. Mau bikin kereta gantung lah, bus lah, kereta api lah, sampai jalan tol baru. Ini semua bagus, bagus banget tapi sampai saat ini perencanaan yang jalan pun tidak ada. Oh iya kemarin mau buat bus dari Cibinong Kabupaten Bogor ke puncak tapi tertunda lagi.

Lagi-lagi ini bukan soal kenapa masyarakat Jabodetabek ke Puncak Bogor, bukan. Karena justru kita harus bersyukur khususnya orang Bogor dengan ramainya wisatawan tapi pemerintah ini yang tidak punya kebijakan jelas untuk mengurangi kemacetan.

Ini kita baru salah kebijakan pemerintah soal kemacetan, belum pungli di Bogor. Itu mungkin akan muncul pertengkaran yang baru lagi, tapi apapun itu tak elok rasanya hanya menyalahkan warga tanpa sadar ada pihak berwenang yang berlindung di balik itu.

Masalah ini sejatinya tak perlu berlarut-larut bila semua solusi yang dimiliki pemerintah baik daerah, provinsi, dan pusat bisa merealisasikan semua rencananya. Namun sering mendapatkan jawaban kalau butuh biaya besar untuk mengatasi kemacetan padahal tinggal dibagi kecil-kecil ke setiap pemerintah.

Pemerintah pusat dengan idenya kemarin yang mengadakan bus untuk bisa langsung dari Cibinong ke puncak harus segera merealisasikan program itu. Jangan lagi program itu hanya panas-panas di awal tanpa ada bentuknya, itu solusi yang bagus kalau jadi, kalau tidak yah sama saja.

Pemerintah provinsi bisa merealisasikan jalan tol puncak 2 yang menghubungkan antara Sentul ke Cianjur sehingga mobil bisa teralihkan ke sana. Ini butuh dana patungan antara provinsi, beberapa kabupaten, dan tentu bisa kurang minta ke pemerintah pusat.

Untuk Kabupaten Bogor yang paling menikmati uang dari wisatawan yang berkunjung ke Puncak juga tentu tak boleh diam. Bila tak mampu untuk membuat jalan tol dan pengadaan bus, maka bisa memperbaiki jalan-jalan alternatif yang selama ini banyak dilewati wisatawan.

Jalan itu perlu diperluas, diperhalus, dan ditambah rambu-rambunya. Sehingga tak seperti sekarang pemerintah seakan lepas tangan dengan adanya jalur alternatif, warga dan wisatawan dia biarkan mencari sendiri.

Pemerintah Kabupaten Bogor harus mengatur jalan mana yang perlu dilewati wisatawan agar tak ada lagi kemacetan horor seperti yang sudah-sudah, jalan utama macet, jalan alternatif sama kondisinya.

*Fikri Rahmat Utama – Kota Bogor