Di tengah penanganan pandemi virus corona covid-19, beberapa kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintahan Jokowi malah dianggap merugikan negara dan tidak berpihak kepada masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah.

Pemerintahan Jokowi kini diterpa badai besar. Hal ini dikarenakan wabah pandemi virus covid-19 yang menyerang Indonesia sehingga membuat berbagai sektor kehidupan menjadi terkendala. Bahkan ekonomi pun harus merosot tajam ditandai nilai tukar rupiah yang hampir saja menembus 17 ribu rupiah per dollar.

Ditambah lambat nya respon pemerintah terhadap wabah yang dianggap oleh sebagian pihak hanya merugikan masyarakat. Karena berimbas dengan banyaknya masyarakat yang belum terdeteksi sebagai orang yang positif covid-19. Padahal beberapa ilmuwan dan peneliti dari berbagai universitas sudah memprediksi bahwa virus covid-19 sudah menjangkiti ribuan orang Indonesia.

Lambatnya respon ditambah teledornya pemerintah terhadap penanganan virus ini pun kini mulai dipertanyakan. Dana 400 triliun yang diklaim oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani telah dikucurkan untuk penanganan wabah ini pun dianggap belum berdampak besar ke masyarakat khususnya tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam keadaan seperti ini.

Bahkan pemerintah kini dianggap semakin tidak beres karena mencoba untuk melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang sebelumnya dianggap kontoversial dan tidak memihak kaum buruh melainkan para investor dan pengusaha.Selain itu tidak dikeluarkannya kebijakan karantina wilayah yang sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan menjadi penyebab pemerintahan Jokowi kian menuai kritik dari masyarakat.

Presiden Jokowi beralasan tidak ingin melakukan hal tersebut dikarenakan tidak ingin aktivitas ekonomi berhenti ia hanya menyarankan agar masyarakat tetap melakukan social distancing dan physical distancing sebagai solusinya.Hal itu pula kemungkinan yang mendasari dikeluarkannya peraturan pemerintah (PP) Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Penerbitan PP itu didahului dengan Penerbitan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Namun tetap saja bagi sebagian pihak hal itu bukan kebijakan tepat dikarenakan pemerintah dianggap tidak mampu untuk menanggung biaya hidup dari masyarakatnya sehingga hanya mengeluarkan kebijakan itu bukan kebijakan karantina wilayah.

Beberapa permasalahan yang dikemukakan di atas hanyalah sebagian dari banyaknya kebijakan dan statement yang dikeluarkan pemerintah yang dianggap tidak mampu memberi solusi terbaik. Tidak adanya kritikan dari oposisi disinyalir jadi penyebabnya.

Oposisi kini seakan tak lagi punya peran besar dalam mengkritik pemerintah hal ini dikarenakan partai oposisi saat ini hanya satu yaitu Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang nampaknya hanya mengambil tindakan sendiri dengan gerakan membantu masyarakat korban pandemi corona.
Kali ini hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi, tidak adanya oposisi membuat pemerintah semakin mengeluarkan kebijakan yang tidak berpihak.

Hal ini sebenarnya sudah lama terlihat sejak demontrasi mahasiswa September 2019 lalu dimana pemerintah bersama DPR jalan bersama untuk mencoba mengesahkan beberapa rancangan undang-undang kontroversial.
Tak jauh berbeda dengan keadaan saat ini. Segala permasalahan yang timbul akibat corona dan ingin dilanjutkannya pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja adalah bukti nyata bahwa akibat tidak adanya oposisi yang menjadi penyeimbang di dunia perpolitikan nasional dan sebagai pengkritik pemerintah. Membuat dinamika politik jadi tidak terkontrol sehingga masyarakat lah jadi korban dari kebijakan tersebut.

Dalam artikel di jurnal LIPI berjudul ‘Oposisi Dalam Kehidupan Demokrasi’, Firman Noor menjelaskan bahwa oposisi merupakan bagian penting dari demokrasi. Oposisi sendiri kerap diartikan sebagai mereka yang bersebrangan dengan pemerintah. Namun oposisi sebetulnya punya fungsi untuk melakukan kritik dan kontrol atas sikap, pandangan, atau kebijakan pemerintah berdasarkan pada perspektif ideologis.

Sementara itu, ilmuwan politik, Ian Shapiro dalam bukunya yang berjudul the Moral Foundation of Politics (2003) menyatakan, sistem pemerintahan demokrasi tidak bisa berkembang secara dinamis tanpa kehadiran oposisi. Oposisi merupakan manifestasi konkret dari nilai abstrak demokrasi. Demokrasi hanya akan dapat berkembang dengan dinamisnya kontestasi gagasan antara pemerintah dan oposisi.

Berdasarkan penjelasan dua ahli di atas, bisa dipastikan merosotnya kualitas kepemimpinan dan pemerintahan Jokowi dikarenakan tidak adanya oposisi yang kuat. Oposisi yang benar-benar bisa menjadi penyeimbang diluar pemerintah tidak bisa dirasakan saat ini. Sebagian besar oposisi yang dulunya bersuara lantang kini berdiri tegak di dalam pemerintah.

Para anggota legislatif pun dikuasai oleh koalisi pemerintah sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan tidak akan mendapatkan kritikan yang berarti dikarenakan semua kebijakan pemerintah adalah kesepakatan bersama yang berdasarkan kepentingan politik tertentu.

Sebenarnya kondisi saat ini sudah diprediksi jauh-jauh hari oleh beberapa ahli. Mereka mengatakan kebijakan pemerintah akan aman dari kritikan sehingga kemungkinan untuk membuat kebijakan kontroversial terbuka lebar. Saat ini prediksi tersebut sudah terbukti walaupun pemerintahan Jokowi dianggap akan stabil nantinya dikarenakan adanya mantan oposisi di dalamnya namun hal itu sampai saat ini belum bisa dirasakan oleh rakyat Indonesia.

Kondisi ini kemungkinan akan bertahan beberapa tahun kedepan selama pola koalisi dan oposisi tidak berubah. Dengan begitu masyarakat Indonesia akan terus dihadapkan dengan berbagai kebijakan yang tidak melewati proses kiritikan dari oposisi. Walau pemerintahan belum mengarah ke kepemimpinan otoriter namun semua kebijakan-kebijakannya saat ini sudah menggambarkan bagaimana keadaan kedepannya.

Pemerintah harus berupaya untuk meningkatkan kualitas kebijakan yang dikeluarkan, harus lebih memperhatikan kondisi dan suara dari para ahli serta masyarakat luas. Ini adalah jalan terbaik agar setiap kebijakan pemerintah nantinya tidak banjir kritik dari masyarakat.

Masyarakat kini melihat pemerintah hanya mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan sebagian pihak. Kebijakan yang syarat akan kepentingan politik dan kepentingan golongan tertentu. Pemerintah dinilai tidak bijak dalam urusan pengambilan kebijakan sehingga kebijakan yang dikeluarkan hanya menjadi bulan-bulanan kritikan media massa serta masyarakat.

Pemilihan orang-orang yang akan tampil didepan publik sebagai perwakilan pemerintah pun tidak tepat.Mulai dari pemilihan para menteri di kabinet Indonesia maju hingga  penunjukan  Achmad Yurianto sebagai juru bicara pemerintah untuk penanganan kasus virus Corona atau COVID-19 dinilai tidak sesuai dengan yang seharusnya.

Banyak pihak menilai penunjukan menteri adalah imbas dari masuknya oposisi ke pemerintahan sehingga terkesan hanya bagi-bagi jatah. Achmad Yurianto yang ditunjuk sebagai jubir pemerintah untuk penanganan virus corona juga tuai banyak kritikan dikarenakan ia sering blunder dalam menyampaikan informasi mengenai penanganan pandemi ini.

Keterbukaan informasi ke ranah publik juga sangat terbatas. Seharusnya peran oposisi dilhat di sini dengan mendesak agar pemerintah pusat untuk membuka informasi yang penting diketahui oleh masyarakat Indonesia. Pemerintah dianggap mencoba menutup-nutupi informasi.

Sempat presiden Jokowi membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan tidak semua informasi bisa dikatakan ke publik, ada yang disampaikan ada yang tidak. Inilah yang menyebabkan sulitnya penanganan wabah ini, tidak terbuka lebar nya informasi masyarakat menjadi lebih cuek terhadap pemerintah sehingga pemberlakuan social distancing tidak berjalan efektif.

Oposisi seharusnya hadir sebagai solusi terbaik untuk menjadi penyeimbang dalam politik nasional. Oposisi bisa menjadi wakil rakyat dalam menyampaikan aspirasi mereka. Pemerintah tidak bisa berjalan dengan baik bila tidak menerima kritikan oposisi, sama halnya dengan di Amerika Serikat dunia politik di sana cenderung stabil dikarenakan peran oposisi besar terhadap pengambilan keputusan pemerintah yang dianggap tidak memihak masyarakat.

*Fikri Rahmat Utama